Bogor, Asia Afrika, APEC, CAFTA

Prima Tri Anggara 30 January 2010

Bogor, Asia Afrika, APEC, CAFTA
Christianto Wibisono

Kota Bogor mengandung milestone unik dalam kinerja geopolitik Indonesia tahun 1954, 1994, dan 2010. Pada 1954, PM Ali Sastroamidjojo memprakarsai konperensi 5 negara, Indonesia, India, Pakistan, Birma, Sri Lanka di Istana Bogor, mempersiapkan Konperensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Karena PM Ali adalah PNI, maka Masyumi mengecam langkah diplomasi Ali sebagai pemborosan dan membuang waktu, karena lebih penting mengurusi masalah domestik ketimbang mercusuar hura-hura jadi tuan rumah KAA. Presiden Soekarno walau hanya berposisi simbolik sebagai kepala negara, membuka KAA dengan pidato yang akan menjadi landasan Dasasila Bandung, kerja sama antarnegara Asia Afrika walaupun berbeda ideologi.

Walaupun kabinet Ali sukses menyelenggarakan KAA, tapi akan jatuh karena masalah pengangkatan Kasad, Wakil Presiden Mohammad Hatta menunjuk Burhanudin Harahap dari Masyumi menjadi formatur, karena Presiden Soekarno sedang di luar negeri. Burhanudin Harahap, akan menjadi PM penyelenggara pemilu demokratis yang jujur karena yang menang adalah PNI dan Masyumi. Di tempat kedua, disusul NU dan PKI secara mengejutkan di tempat keempat. Sementara PSI yang paling intelektual hanya memperoleh 5 kursi, kalah dari Parkindo dan Partai Katolik.

Pada 1965, Sarwo Edie melapor ke Bogor dari Halim dan sempat menimbulkan kecurigaan Soeharto, kenapa tidak melapor ke Kostrad dulu. Sidang Kabinet di Istana Bogor 15 Januari 1966 didemo mahasiswa sebulan setelah Waperdam Chairul Saleh menukar Rp 1.000 uang lama dengan Rp 1 uang baru. Dalam tempo 2 bulan, Bung Karno harus menyerahkan kekuasaan kepada pemegang Supersemar, Jenderal Soeharto. Ternyata, Soeharto terus berkuasa sampai 1998.

Empat tahun sebelum lengser, Soeharto melakukan gebrakan unik menjadi tuan rumah KTT APEC II 1994 setelah Clinton 1993 memprakarsai KTT APEC I di Seattle. Di situ, dengan gegap gempita Soeharto mencanangkan bahwa Indonesia siap dengan pasar bebas APEC pada 2020, atau 10 tahun setelah negara maju APEC memberlakukan pasar bebas 2010. Tentu harus ditelusuri sekarang, apakah benar negara maju anggota APEC sudah rela menjalankan free trade di antara mereka, yaitu AS, Kanada, Jepang, Australia, Selandia Baru dan 4 macan Asia, Korea Selatan, Hong Kong Taiwan, dan Singapura.

Forum APEC, lahir sejak 1997 dan hanya merupakan forum tingkat Menlu. Setelah Clinton menggebrak jadi KTT 1993, barulah APEC tampak bergigi. AS sudah jemu berunding dalam wadah GATT Putaran Uruguay yang berlarut larut sejak 1986. Uni Eropa menolak mencabut subsidi pertanian dan dunia, seperti terperangkap stalemate segitiga AS, UE dan Jepang. Dengan trobosan APEC, Clinton memojokkan Uni Eropa untuk segera menyelesaikan putaran Uruguay dan merubah GATT menjadi WTO. Uni Eropa menyerah, dan pada 1994 Putaran Uruguay resmi ditutup di Marrakesh dan pembentukan WTO disetujui dan diresmikan 1998 di Geneva.


Situasi Berubah

Situasi dunia sudah berubah, sebab RRT yang tadinya ”anak bawang” telah menjadi raksasa ekonomi, dan pada 2010 menjadi eksportir terbesar di dunia mengalahkan Jerman. Raksasa inilah yang menandatangani CAFTA bersama 10 negara ASEAN dan berlaku sejak 2010 untuk 6 negara senior ASEAN dan 2015 untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Presiden Megawati dan Menperindag Rini Suwandi mempelopori sejak 2002. Mendadak, setelah negosiasi 7 tahun, pada 21 Januari 2010, Presiden Yudhoyono menyatakan akan meminta review dan notifikasi ke sekretariat ASEAN tentang ketidaksiapan Indonesia untuk sebagian komoditas yang akan terus diproteksi.

Pengumuman itu dilakukan dari Istana Bogor, ditengah pertemuan pimpinan 7 Lembaga Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPR, Ketua BPK dan Ketua Komisi Yudisial. Suasana politik Tanah Air memang gawat karena Pansus Angket Bank Century akan segera mengambil kesimpulan dan putusan apakah ada pelanggaran hukum dalam pengambilan putusan kebijakan Bank Century 21 November 2008.

Jika kita kembali kepada politik domestik, maka sejak 1954, elite Indonesia selalu berpola partisan tidak rela, tidak sportif dan tidak ksatria mengakui kinerja lawan politik, Selalu ingin menjatuhkan dan menafikan, serta mengecam segala sesuatu yang dilakukan lawan politik sebagai keliru. Salah bahkan bisa digulingkan dalam sistem parlementer, atau di-impeach dalam sistem presidensial. Putusan yang diambil Presiden Yudhoyono untuk meninjau kembali CAFTA, merupakan appeasement terhadap oposisi dalam negeri dengan harapan tidak akan memperbesar amunisi lawan untuk menuju impeachment. Terutama karena kasus Bank Century yang telah bergulir jadi bola liar, sebetulnya juga hanya ”camouflage” untuk gerakan impeachment. Lawan politik yang praktis telah menguasai opini publik dengan teori konspirasi, gosip, rumor dan rekayasa scenario criminal berada pada arus ofensif, sedang presiden sangat defensive dan timnya terkadang melakukan bunuh diri politik.

Putusan untuk meninjau kembali CAFTA jelas merupakan satu backtracking yang mengecewakan seluruh negara ASEAN dan menimbulkan keraguan apakah Indonesia bisa diharapkan menjadi pemimpin ASEAN bila suatu perjanjian disepakati, kemudian direvisi karena desakan faktor oposisi domestik. Konsultasi 7 lembaga di Bogor 21 Januari menjadi preseden untuk meninjau ulang putusan politik yang bisa berdampak nasional bahkan internasional. Dalam hal CAFTA ini, karena gawatnya kasus Bank Century maka putusan ini telah melemahkan postur kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN.

Global Nexus Institute mengikuti dengan prihatin, proses delegitimasi SBY Boediono oleh lawan politik telah merambah ke mandala diplomasi internasional. Yang dipertaruhkan sebetulnya bukan sekadar reputasi SBY Boediono atau Mari Pangestu atau Sri Mulyani. Tapi, seluruh kabinet, pemerintahan dan Negara Republik Indonesia. Apakah negara ini masih bisa dipercaya tandatangan dan kontrak diplomatiknya, perjanjian internasionalnya. Jika setiap kali ada demo anti suatu isu, kemudian pemerintah meralat posisi dan sikap yang telah diambil dalam perjanjian internasional yang legal dan valid.

Kesiapan pengusaha Indonesia yang telah diproteksi semasa Orde Baru, bahkan hingga saat ini tentu harus dicermati secara terus menerus. Bila keluhan klasik tentang pungutan dan inefisiensi birokrasi masih merupakan isu besar, maka pemerintah harus bertindak tegas dalam Reformasi Birokrasi dan pembenahan aparatur negara. Indonesia memerlukan governance proficiency untuk menghapuskan segala kendala infrastrukktur fisik maupun sosial, legal hukum, yang menghambat dan membebani dunia bisnis. Termasuk, perubahan regulasi tentang tenaga kerja yang menghambat investasi dan mengurangi daya saing sektor bisnis. Namun, swasta juga dituntut untuk meningkatkan corporate competitiveness-nya agar tidak terus menuntut proteksi dari pemerintah.

Riwayat putusan politik Kota Bogor mengisyaratkan tanda-tanda zaman. Putusan yang diambil bisa benar atau salah, akibatnya bisa baik atau buruk. Sejarah mencatat, Ali Sastroamijojo mempelopori KAA tapi dia jatuh karena soal mutasi KSAD. Soeharto mempelopori APEC 1994 jatuh di 1998 karena krismon dan akumulasi KKN. SBY punya momentum G20 dan landslide victory Pilpres 2009 dengan 73 juta pemilih. Tapi, putusan untuk mundur dari CAFTA merupakan kelemahan besar bagi citra dan reputasi Indonesia.

Saya tidak tahu mengapa Tuhan memilih Bogor 1954 untuk mengorbitkan Indonesia jadi pelopor KAA dan kemerdekaan Dunia Ketiga. Tahun 1994 bagi Indonesia yang berani mempelopori pasar bebas APEC. Sekarang Pemerintah terdesak oleh oposisi sehingga malah memundurkan Indonesia dari CAFTA 2010. Bagaimana kita mau jadi pemimpin ASEAN dan G20 jika menghadapi CAFTA kita malah turun sekelas Laos. Menyedihkan, Indonesia ditertawakan dan dilecehkan dunia internasional karena tidak mematuhi kontrak yang ditandatangani sendiri.

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda