Ironi Kepemimpinan

Prima Tri Anggara 30 January 2010

Ironi Kepemimpinan
Sonny Eli Zaluchu

Masih segar dalam ingatan, peristiwa pelemparan sepatu oleh wartawan stasiun TV Al-Baghdadia, Muntazer al-Zaidi, kepada pemimpin dunia kala itu George Bush. Tepat satu tahun kemudian, di bulan yang sama, peristiwa itu berulang kepada pemimpin lain, Silvio Berlusconi, PM Italia. Bedanya, Berlusconi tidak mampu menghindar sehingga dilaporkan dua giginya rontok, hidung retak dan wajahnya bersimbah darah, akibat wajahnya dilempari patung dalam jarak sangat dekat oleh seorang pria yang ditengarai pernah menderita sakit jiwa. Kemudian yang terakhir di negara kita sendiri, di tengah sidang Pansus Century yang sedang meminta keterangan Wakil Presiden Boediono, orang nomor dua di Indonesia ini diteriaki maling oleh seorang aktivis dari atas balkon.

Seolah menjadi sebuah tren perilaku, kekecewaan kepada pemimpin telah mengalami pergeseran bentuk aktualisasi dalam ruang publik. Pemimpin bukan lagi sosok sakral yang untouchable. Terlebih, jika pemimpin tersebut memiliki celah di dalam dirinya, maka tinggal menunggu waktu untuk dipermalukan oleh seseorang. Menarik untuk disimak, apakah yang menyebabkan peristiwa semacam itu harus dialami oleh seorang pemimpin politik?


Berawal Dari Kekecewaan

Berbagai peristiwa yang bersifat menyerang atau mempermalukan pemimpin, sebetulnya tidak jauh melenceng dari apa yang disebut dengan aktualisasi kekecewaan. Bukan kepada mereka secara pribadi, lebih mengarah pada kapasitas di mana mereka mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin. Sebetulnya, dalam tingkat yang paling rendah, para mahasiswa yang menghadiahi para pejabat politik kita dengan - maaf - kutang dan pakaian dalam wanita, juga merepresentasikan kekecewaan mereka terhadap pemimpin yang dianggap gagal mengemban tugasnya. Celakanya, para pemimpin kita justru menepuk dada menyatakan dirinya berhasil dan tidak melakukan introspeksi.

Ketika pemimpin yang menerima mandat dari rakyat berubah mengecewakan, menjadi otoriter, bahkan tidak becus dalam menjalankan kepemimpinannya, dirinya pasti akan menghadapi berbagai bentuk ungkapan kekecewaan. Apabila jalan formal sudah buntu, dan protes sudah tidak didengarkan, maka tindakan ”mempermalukan” menjadi pilihan terbaik.

Menjadi seorang pemimpin bukanlah sekadar tampil di puncak kekuasaan lalu beretorika dengan pidato yang memukau dengan penampilan yang elegan. Juga tidak dibutuhkan silat lidah dalam merespon sebuah permasalahan dan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Atau mengulang-ulang kata ”lupa” saat seharusnya memberi pertanggung-jawaban publik seperti yang kita dengarkan dalam beberapa pertemuan Pansus Century. Seorang pemimpin punya integritas moral yang bukan saja dinilai oleh UU atau produk hukum lainnya tetapi oleh masyarakat luas. Itu sebabnya seorang pemimpin perlu menjaga kepercayaan publik dan jangan sampai mengecewakan mereka.

Sejujurnya, tindakan mempermalukan adalah ungkapan protes yang telah mengalami metamorfosis. Unjuk rasa dan demonstrasi sebagai ungkapan ketidakpuasan kontemporer, tak lagi populer karena ternyata tidak membawa hasil yang signifikan mempertobatkan seorang pemimpin. Efek publisitasnya kurang menggigit karena kegiatan tersebut biasa terjadi, berada pada titik jenuh dan tidak lagi mampu menghasilkan kejutan yang membetot perhatian publik (public shock effect). Sementara itu, aspirasi yang diperjuangkan dalam berbagai demo, tidak pernah mendapat perhatian atau tanggapan penguasa. Akibatnya, kekecewaan terhadap pemimpin semakin terakumulasi dan mengarah pada ketidakpercayaan. Maka tidak mengherankan, pengungkapan kekecewaan itu berwujud pada perilaku untuk mempermalukan di ruang publik. Pengalaman Bush, Berlusconi, Boediono adalah contoh konkretnya.

Menyadari betapa pentingnya aspek kepercayaan yang harus dipelihara oleh seorang pemimpin, menyadarkan kita bahwa kepemimpinan tidak hanya butuh azas legal formal, berupa pengesahan hukum ataupun legitimasi politik atas kekuasaan atau kepemimpinannya. Juga bukan karena dukungan mayoritas di parlemen. Mengandalkan itu saja dalam situasi dimana rakyat mulai sadar akan hak-haknya dan aktif dalam perjuangan sipil bahkan berani mengkritisi pemerintah, tidaklah cukup. Dibutuhkan yang namanya legitimasi kepercayaan publik. Ini yang paling susah diperoleh dan dipelihara. Semula publik bisa menjadi pendukung utama. Tetapi seiring waktu di mana mereka menjumpai banyak pelanggaran, kekecewaan, ketidakpastian hukum dan merasa dipermainkan bahkan diperbodoh, legitimasi itu dapat saja terkikis bahkan ditarik kembali. Tanpanya, seorang pemimpin hanya akan memimpin secara de jure! Masyarakat akan melawannya di setiap kesempatan yang mereka miliki.

Coba cermati perilaku para pemimpin yang gagal. Kecenderungan mereka adalah otoriter, lamban memberi reaksi kepada tuntutan publik, tetapi cepat memberi tanggapan jika hal itu menyangkut diri atau kroninya. Pemimpin yang gagal, sebetulnya dinilai dari pengaruhnya yang semakin berkurang. Orang mulai enggan mengikutinya dan melorot popularitasnya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, ketika seorang pemimpin mulai menuai goncangan, dipertanyakan kredibilitasnya dalam berbagai forum dan orang mulai berani mengritiknya secara terbuka, bahkan melemparinya dengan sesuatu untuk mempermalukan. Itulah tanda awal dimana dirinya telah kehilangan legitimasi publik dan tinggal menunggu waktu dimakzulkan.

Kepercayaan publik adalah sebuah wilayah tak terlihat tetapi potensial menguatkan atau melemahkan kredibilitas seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin seharusnya memegang teguh azas kepercayaan publik.


Stigma Rakyat

Mempertahankan kepercayaan publik adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Dirinya dipilih bukan oleh parlemen atau mesin politik lainnya, tetapi melalui mekanisme pemilu di mana rakyat menyumbangkan suaranya. Jika dirinya sampai terpilih menjadi pemimpin, maka pertanggungjawaban kepemimpinannya adalah dihadapan rakyat. Dikatakan, pemimpin tersebut memiliki stigma rakyat.

Kata stigma artinya tanda. Dari sana kemudian muncul istilah stigmata. Pertama kali diperkenalkan secara sekular oleh Alexander Agung. Pada waktu pemimpin besar ini memilih sekelompok serdadu elite-nya, mereka dipilih atas kehebatan militernya dalam berbagai pertempuran hidup-mati. Sehingga, melalui sebuah upacara kehormatan, Alexander Agung menandai mereka dengan huruf A, tepat di dada, menggunakan stempel besi merah membara yang sudah dipanaskan. Cap A pada tiap serdadu terpilih, melekat seumur hidup dan menjelaskan bahwa mereka adalah milik Alexander. Jika serdadu yang ditandai ini melakukan kesalahan, dirinya akan mempertanggungjawabkannya pada Alexander sebagai pemilik.

Demikian halnya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Stigma rakyat melekat di dalam dirinya, hatinya, pikirannya bahkan hidupnya. Inilah yang disebut modal terbesar seorang pemimpin yang lahir dan dipilih oleh rakyat.

Masalah besar akan muncul manakala sang pemimpin justru berbalik melukai rakyat yang memilihnya ketika gagal mengatasi sejumlah persoalan kebangsaan yang sebetulnya begitu mudahnya dilakukan. Jika hal demikian terjadi, publik tidak segan melakukan tindakan melawan atau mempermalukan pemimpinnya.

Sebuah kepemimpinan berubah menjadi ironi jika ternyata melahirkan kekecewaan, kritik yang terus-menerus dan dianggap pengkhianat oleh orang-orang yang pernah memilihnya. Kalau tidak segera memperbaiki diri, akan lahir gerakan pembangkangan sipil yang menurunkan para pemimpin seperti itu. Semoga hal ini tidak dialami oleh pemimpin negara ini.

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda