FTA ASEAN-China Picu PHK Massal

Mohamad Fajri Mekka Putra 04 January 2010

JAKARTA - Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN-China mulai 1 Januari 2010 bisa berdampak luas terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Bila pemerintah tidak segera melakukan mitigasi risiko, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan hambatan nontarif, pemberlakuan FTA ASEAN-China bisa menciptakan penganggur baru hingga 7,5 juta orang.

“Jika pemerintah tidak melakukan apa-apa dan hanya menerima kebijakan tersebut tanpa upaya nyata,sangat mungkin akan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja),” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di Jakarta.

Dia mengatakan, pemberlakuan FTA ASEAN-China akan berdampak negatif terhadap industri manufaktur nasional secara keseluruhan. Khusus tekstil dan produk tekstil, menurutnya, FTA akan membuat pasar domestik dibanjiri produk China.

“Produsen tekstil yang berorientasi ekspor kemungkinan tidak terlalu terpengaruh,tetapi bagi produsen yang berorientasi pasar lokal dipastikan kalah bersaing dengan produk impor,” paparnya.

Ade menuturkan, tanpa FTA pun saat ini pasar tekstil dalam negeri yang mencapai Rp70 triliun, 40 persen di antaranya dikuasai produk impor. ”Pemberlakuan FTA dipastikan akan membuat produk impor semakin deras membanjiri pasar domestik.“

Karena itu, pemerintah hendaknya melibatkan swasta bersamasama mencari solusi terbaik dan jangan jalan sendiri,” tandasnya.

Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, implementasi FTA ASEAN-China akan memukul industri padat karya, berteknologi sedang, dan industri yang memiliki skala lebih kecil dibandingkan industri sejenis di China. Industri dimaksud antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, permesinan, baja, keramik, dan pecah belah.

“Perkiraan kasar kita, akan ada tambahan penganggur 3 juta hingga 7,5 juta, tergantung seberapa intensif FTA diterapkan dan seberapa efektif kita melakukan mitigasi risiko,” ujarnya.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengakui implementasi FTA ASEAN-China akan berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Karena itu, menurutnya, implementasi FTA harus diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja, peningkatan kualitas produk nasional, serta penyusunan aturan hukum yang bisa melindungi produksi nasional Indonesia. “Dasar hukum itu sangat penting ditetapkan,” ujarnya.

Dia berharap kalangan dunia usaha tidak terburu-buru menurunkan kapasitas produksi yang akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, harga barang yang murah bukan satusatunya faktor yang dilihat konsumen. “PHK memang akan terjadi, tetapi kita berharap dampaknya tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, pemerintah masih memiliki kesempatan menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China. Sebab, penurunan tarif bea masuk hingga 0 persen belum berlaku bagi seluruh produk.

“Artinya tidak berarti seluruh tarif langsung 0 persen mulai 1 Januari 2010,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta kemarin. Menurut Djimanto, setelah 1 Januari 2010 kemarin, akan ada pembicaraan teknis secara mendetail soal tarif barang per barang.

Pembicaraan soal ini pertama kali antarnegara-negara ASEAN baru setelahnya ASEAN dengan China. Dalam masa-masa itu, kata Djimanto, pemerintah dan tim tarif harus pandai memperjuangkan kepentingan nasional agar pasar dalam negeri tidak menjadi lahan barang-barang impor.

Terkait hal ini, delapan sektor komoditas yang meminta penundaan implementasi FTA lantaran belum siap harus lebih diteliti lagi tingkat daya saingnya. “Jadi lemahnya seperti apa,apakah lemah atau lemah sekali,” kata Djimanto.

Dari sini, pemerintah lalu meminta toleransi penerapan FTA berdasarkan ukuran daya saing industriindustri tersebut. “Jadi masih ada kesempatan.Kalau tidak, buat apa kita teriak-teriak,” imbuhnya.

Kedelapan sektor industri yang mengajukan penundaan FTA ASEAN-China meliputi industri besi dan baja (189 pos tarif),tekstil dan produk tekstil (87 pos tarif), kimia anorganik (7 pos tarif), elektronik (7 pos tarif), furnitur (5 pos tarif).

Kemudian alas kaki (5 pos tarif), petrokimia (2 pos tarif), serta industri makanan dan minuman (1 pos tarif). “Kelompok yang daya saingnya sangat lemah harus bisa ditunda dalam tempo yang panjang,” kata Djimanto.

Dari sisi pengusaha, dia mengingatkan agar tidak berpangku tangan. Pengusaha juga harus membantu pemerintah meningkatkan daya saing produk lokal, terutama terhadap China.

Itu sebabnya, menurut Djimanto, seluruh pihak harus terlibat dalam menghadapi FTA ASEAN-China. Kalangan perbankan juga harus mendukung daya saing produk lokal dengan mengucurkan kredit kepada sektor riil.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah akan berunding dengan negara ASEAN dan China pada Januari ini untuk mengajukan modifikasi komitmen terhadap industriindustri nasional yang dianggap belum siap menghadapi FTA ASEANChina.

Pengajuan jenis-jenis industri tersebut berasal dari masukan para pelaku usaha yang kemudian dicek lagi oleh pemerintah.“Jadi koordinasi kita sangat akrab dengan pelaku usaha,” imbuhnya.

Menurut Edy, sebagian besar ketakutan para pelaku usaha bukan soal pembebasan tarif bea masuk. Mereka, menurutnya, lebih mengkhawatirkan isu-isu domestik yang dianggap bisa mengganggu daya saing pelaku usaha. “Jadi mereka itu minta perlindungan pasar domestik, lalu mengkhawatirkan penyelundupan barang,”ujarnya. (Senin, 4/01 oke zone.com)

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda