PENGATURAN JAM KERJA

Candra Nursalam 19 April 2012

PENGATURAN JAM KERJA

Bekerja adalah aktifitas yang harus dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi kerja yang ada kadang-kadang hanya dapat memenuhi sebagian kecil kebutuhan terutama kebutuhan fisik saja. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara pemenuhan kebutuhan fisik dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan spiritual. Untuk mengurangi ketakselarasan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah dengan merancang system kerja sesuai dengan aktifitas sosial dan spiritual komunitas tersebut. Evaluasi jam kerja dilakukan pada beberapa perkantoran di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar (85%) menerapkan jam kerja pukul 08.00 – 12.00, istirahat 12.00 – 13.00, dilanjutkan pukul 13.00 – 17.00. Sisanya (15%) menerapkan beberapa jam kerja lain diantaranya pukul 07.00 – 16.00 (istirahat 12.00 -13.00), system kerja shift (pagi, siang, malam), dan sebagainya. Morfologi pekerja dianalisa meliputi agama, posisi relatif rumah dan kantor, ketersediaan angkutan, budaya sosial komunitas, dan budaya spiritualnya. Hasil penelitian menunjukkan komunitas terbesar didominasi komunitas muslim dengan suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Padang, Batak, Bali, Cina, dan lainya. Dengan membandingkan dan menganalisa ritme biologi, ritme sosial dan ritme spiritual, diusulkan pengaturan jam kerja baru yaitu system shift terbatas, yaitu sebagian besar bekerja pukul 07.00 – 16.00, sebagian yang lain bisa memilih pukul 06.00 – 15.00, 08.00 – 17.00, atau pukul 09.00 – 18.00. Shift tengah dapat dilakukan dengan memperhitungkan kesulitan teknik presensi, misalnya pukul 07.30 – 16.30. Penerapan shift terbatas dilakukan dalam satu kantor atau dalam satu blok perkantoran. Pengaruh positif yang ditimbulkan antara lain beban lalu lintas yang tersebar, aktifitas sosial dan spiritual lebih terpenuhi, efektifitas dan efisiensi energi, dan mengurangi beban moral (stress) pekerja.

Diperlukan pola pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang baik, terutama untuk kerja fisik yang berat. Jam kerja selama 8 (delapan) jam / hari diusahakan sedapat mungkin tidak terlampaui, apabila tidak dapat dihindarkan, perlu diusahakan group kerja baru atau perbanyakkan kerja shift. Untuk pekerjaan lembur sebaiknya ditiadakan, karena dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja serta meningkatnya angka kecelakaan kerja dan sakit.
 

oetami
Pengaturan Waktu Kerja Shift
Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang waktu kerja shift, maksimal berapa jam untuk 1 shift? Apakah perusahaan perlu melaporkan kepada Disnaker jika menambahkan waktu kerja, yang semulanya normal, menjadi shift? Terima kasih.
Di BURUH & TENAGA KERJA
Jawaban
Bung Pokrol

1. Ketentuan mengenai waktu kerja pekerja ini dapat kita temui dalam Paragraf 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), khususnya Pasal 77 s/d Pasal 85 UUK.

Pasal 77 ayat (1) UUK mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ketentuan waktu kerja ini telah diatur oleh pemerintah yaitu:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan (lihat Penjelasan Pasal 77 ayat [3] UUK).

Di sisi lain, ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (lihat Pasal 85 ayat [2] UUK). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

Sebelum berlakunya UUK, ada ketentuan yang mengatur bahwa pejabat yang berwenang juga mengarahkan perusahaan untuk menambah jumlah tenaga kerja atau menggunakan sistem kerjashift (Pasal 5 Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. INS-03/M/BW/1991 tentang Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Lebih Dari 9 Jam Sehari dan 54 Jam Seminggu). Lebih jauh, simak Waktu Kerja Lembur Lebih Dari 54 Jam Seminggu.

Dengan berlakunya UUK, ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga ketentuan mengenai jam kerja saat ini mengacu pada UUK. Karena tidak diatur secara spesifik mengenai berapa jam seharusnya 1 (satu) shift dilakukan, maka pimpinan (management) perusahaandapat mengatur jam kerja (baik melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama). Pengaturan jam kerja tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan:
a. Jika jam kerja di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 (delapan) jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja (Pasal 79 ayat [2] huruf a UUK)
b. Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu (Pasal 77 ayat [2] UUK).
c. Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 (empat puluh) jam per minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (Pasal 78 ayat [2] UUK).

Terkait dengan pembagian jam kerja (terutama bagi satpam) dalam shift ini dapat Anda simak pula dalam artikel Upah Lembur Satpam.

2. Kami tidak menemukan adanya peraturan yang secara spesifik mengharuskan perusahaan untukmelaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan (“Disnaker”) jika perusahaan menambahkan waktu kerja, yang semulanya normal, menjadi shift. Namun, pada beberapa perusahaan, waktu kerja ini dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (“PP”). Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUK, PP mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk (biasanya Disnaker). Sehingga, jika ketentuan mengenai waktu kerja normal menjadi shift ini kemudian diatur dalam PP, maka perubahannya harus disampaikan ke Disnaker setempat untuk disahkan.

Dan berdasarkan penelusuran kami, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep-234/Men/2003 Tahun 2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu (“Kep-234/Men/2003”) juga diatur bahwa jika perusahaan melakukan perubahan waktu kerja, maka Pengusaha memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota (lihat Pasal 4 ayat [3] Kep-234/Men/2003). Akan tetapi, ketentuan ini juga bukan mengatur secara spesifik mengenai perubahan waktu kerja normal menjadi shift, dan hanya berlaku pada sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep-233/Men/2003 Tahun 2003tentangJenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor Kep-234/Men/2003 Tahun 2003 tentangWaktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu
 
Upah lembur Satpam
Adakah peraturan yang mengatur secara tegas tentang Satuan Pengamanan (Satpam) yang meliputi jadwal kerja, jam kerja dan penghitungan upah lembur?
Di BURUH & TENAGA KERJA
Jawaban
INDOLaw

Pengaturan umum mengenai jadwal kerja (shift), jam kerja dan perhitungan upah kerja lemburbagi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) pada prinsipnya merujuk pada pasal 77 dan pasal 78 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur tanggal 25 Juni 2004 (selanjutnya disebut “Kepmen 102”.

Sedangkan peraturan khusus yang mengatur mengenai Satpam, yakni (antara lain) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI
Nomor: KEP-275/MEN/1989
Pol.KEP/04/V/1989
tentang Pengaturan Jam Kerja, Ship dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja SATPAM tanggal 22 Mei 1989, selanjutnya disebut “SKB”.

Menurut SKB tersebut,
a. jam kerja Satpam (termasuk waktu istirahat) di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya (selanjutnya disebut “perusahaan”) ditentukan 3 (tiga) shift, di mana setiapshift bertugas maksimum 8 (delapan) jam per-hari, termasuk istirahat antar jam kerja (videpasal 79 ayat [2] huruf a UU No.13/2003)
b. Dalam kaitan itu, pimpinan (management) perusahaan dapat mengatur jam kerja Satpam (termasuk waktu istirahatnya) secara bergilir, dengan ketentuan:
• jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu (vide pasal 77 ayat [2] UU No. 13/2003);
• Setiap tenaga kerja (Satpam) yang bertugas melebihi ketentuan waktu kerja 8 jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 jam per-minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (vide pasal 78 ayat [2] UU No. 13/2003).
• Karena disyaratkan 3 (tiga) shift, dengan demikian harus dibuat jadwal tugas sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tim atau regu guna memberi kesempatan istirahat mingguan kepada anggoa (pasal 79 ayat [2] huruf b UU No.13/2003).
• Jika (hanya) ada 4 (empat) tim, maka apabila semua anggota Satpam harus bertugas, tentui tidak mengenal hari libur resmi. Dengan demikian bilamana waktu kerja (bertugas) bersamaan dengan hari libur resmi, anggota yang bersangkutan berhak atas upah kerja lembur (pasal 77 ayat [2] UU No.13/2003 jo. pasal 1 angka 1 Kepmen 102).

- Perhitungan Upah Kerja Lembur diatur sesuai Kepmen 102.
Menurut Pasal 11 Kepmen 102,
• Untuk jam kerja lembur pertama, harus dibayar upah 1,5 x upah per-jam;
• Untuk jam kerja lembur berikutnya, harus dibayar upah 2 x upah per-jam;
• Ketentuan pembayaran upah kerja lembur yang jatuh pada (waktu shift) hari libur resmi, adalah: 7 jam pertama = 2 x upah perjam, jam ke-delapan = 3 x UPJ, jam ke-sembilan dan ke-sepuluh = 4 x UPJ. Khusus untuk hari libur resmi pada hari kerja terpendek adalah: 5 jam pertama = 2 x upah perjam, jam ke-enam = 3 x UPJ, jam ke-tujuh dan ke-delapan = 4 x UPJ (Pasal 11 huruf b jo Pasal 1 angka 1 Kepmen 102)

Terkait dengan ketentuan waktu kerja lembur Satpam tersebut, menurut pasal 1 angka 27 UU No.13/2003, siang hari adalah waktu kerja antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.

Beberapa ketentuan yang perlu diketahui berkaitan dengan perhitungan upah kerja lembur, adalah :
• Upah per-jam = 1/173 x upah per-bulan (pasal 8 Kepmen 102);
• Dasar perhitungan upah untuk menentukan Upah Kerja Lembur adalah upah pokok dantunjangan tetap (pasal 10 Kepmen 102).
• Apabila komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah jumlah yang lebih besar di antara100% x (upah pokok + tunjangan tetap) atau 75% x (upah pokok + tunjangan tetap +tunjangan tidak tetap).

Demikian jawaban kami. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur
3. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kepala Kepolisian RI
Nomor: KEP-275/MEN/1989
Pol.KEP/04/V/1989
tentang Pengaturan Jam Kerja, Ship dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja SATPAM tanggal 22 Mei 1989


The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun