Rapor Keuangan Pemerintah 2009

Mohamad Fajri Mekka Putra 04 January 2010

TANGGAL1 Januari 2010 lalu, Departemen Keuangan (Depkeu) melaporkan pencapaian realisasi APBN-P 2009. Berdasar laporan tersebut, kita bisa melihat lebih dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja fiskal Indonesia.

Poin terpenting dalam manajemen keuangan pemerintah adalah pengelolaan defisit APBN. Dalam APBN-P 2009 lalu, defisit ditargetkan sebesar Rp129,8 triliun atau 2,4 persen produk domestik bruto (PDB), tetapi ternyata realisasinya hanya Rp87,2 triliun (1,6 persen PDB).

Pembiayaan untuk defisit sebelumnya direncanakan Rp125,2 triliun. Jumlah tersebut berhasil diperoleh pemerintah melalui perencanaan dan pelaksanaan sangat matang dengan instrumen yang lebih bervariasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada pertengahan November 2009, target pembiayaan sebesar itu sudah berhasil dipenuhi sehingga Depkeu tidak melakukan lelang surat utang negara (SUN) lagi selama sisa tahun 2009.

Dengan kinerja seperti itu, terdapat kelebihan pembiayaan dibandingkan angka defisit sehingga tercipta surplus anggaran Rp38 triliun. Jumlah inilah yang akhirnya menambah kekuatan arus kas pemerintah,yaitu dengan tercapainya peningkatan rekening pemerintah di Bank Indonesia maupun di bank-bank umum. Dari statistik Bank Indonesia,rekening pemerintah di Bank Indonesia dan bankbank umum mencapai Rp185,4 triliun pada 2008.

Jumlah ini tentu akan meningkat menjadi sekitar Rp223,4 triliun pada akhir 2009, lebih tinggi dari prediksi saya sebelumnya Rp200 triliun. Pencapaian defisit yang lebih rendah tersebut terutama disebabkan relatif tingginya pencapaian penerimaan pemerintah dan hibah, yaitu hanya 0,5 persen di bawah anggaran, sedangkan penyerapan pengeluaran berada 4,7 persen di bawah anggarannya.

Target penerimaan pemerintah biasanya dibuat cukup konservatif sehingga umumnya melampaui target.Kendati demikian, dalam pelaksanaan selama tahun 2009, krisis global telah memengaruhi harga-harga komoditas sehingga penerimaan pajak menjadi lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya.

Insentif perpajakan juga mulai berdampak di mana bagi perusahaan yang memiliki saham publik lebih dari 40 persen memperoleh insentif pajak 8 persen. Pajak pribadi juga menerima insentif 5 persen. Dampak pada insentif perpajakan tersebut berlaku sekali saja, yaitu pada saat pengenaan. Pada tahun-tahun selanjutnya, kinerja perpajakan akan kembali mengikuti tren pertumbuhan PDB nominal. Oleh karena itu pencapaian penerimaan pajak sebesar 1,7 persen di bawah target rasanya suatu kinerja yang bisa dikatakan cemerlang. Realisasi penggunaan anggaran belanja rasanya sudah lumayan tinggi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penyerapan anggaran tersebut memang berada pada level sekitar 95 persen. Bahkan pada perusahaan dan bank-bank swasta sekalipun, penyerapan anggaran umumnya juga selalu berada di bawah target. Selain tidak terealisasinya beberapa proyek, penyerapan di bawah anggaran juga sangat dimungkinkan karena terjadinya efisiensi di dalam penggunaannya. Realisasi anggaran memiliki dampak dalam mendorong perekonomian Indonesia. Peningkatan gaji PNS, misalnya, merupakan suatu stimulasi fiskal yang besar.

Jumlah gaji minimum yang lebih besar memungkinkan mereka mulai menyisihkan sebagian pendapatan untuk menabung ataupun membelanjakannya pada barangbarang modal rumah tangga seperti peralatan elektronik atau sepeda motor atau bahkan mobil. Semakin banyak pula PNS yang memiliki kemampuan mencicil pembelian rumah. Ketahanan ekonomi Indonesia pada 2009 pada akhirnya untuk sebagian memang didorong oleh keuangan pemerintah melalui upaya-upaya tersebut.

Input untuk RAPBN-P 2010

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengusulkan pembahasan RAPBN-P 2010. Usulan tersebut dipertimbangkan karena beberapa hal yang dirasakan mendesak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat beberapa pelajaran dari kinerja sebelumnya yang bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAPBN-P 2010. Pertama, realisasi penyerapan anggaran senantiasa berada pada level sekitar 95 persen.

Ini berarti jika penerimaan sesuai atau melebihi target, maka realisasi defisit akan selalu berada di bawah target.Dalam APBN 2010,target defisit yang dirasakan mampu memberikan stimulasi adalah Rp98 triliun atau 1,6 persen PDB. Jika realisasi APBN sama baiknya dengan tahun 2009, maka realisasi defisit akan berada di bawah 1 persen PDB. Pertanyaannya, sebetulnya pada level defisit berapa pemerintah merasa nyaman? Jika 1,6 persen PDB tersebut dirasakan comfortable, pemerintah bisa meningkatkan rencana defisitnya sehingga pada akhirnya akan diperoleh angka tersebut.

Jika rencana defisit dinaikkan dengan 0,8 persen PDB (seperti pengalaman tahun 2009),maka tambahan anggaran pengeluaran sebesar Rp45-50 triliun akan bisa dilakukan. Kedua, bantalan kas pemerintah saat ini menjadi kuat,yaitu sekitar Rp220 triliun atau sekitar 4 persen PDB. Ini berarti bantalan yang dimiliki oleh pemerintah mampu untuk menjaga ketahanan fiskal jika terjadi shortfall dalam penerimaan pemerintah. Karena itu, pemerintah bisa lebih percaya diri untuk merencanakan anggaran yang lebih agresif. Ketiga,tambahan pengeluaran tersebut harus dimanfaatkan untuk sektor yang betul-betul produktif, terutama infrastruktur.

Penguatan keuangan PLN saya rasa sangat tepat. Demikian juga penyiapan anggaran jalan tol yang tidak akan dibiayai swasta, misalnya Cileunyi– Sumedang–Dawuan. Bahkan pemerintah bisa pula mengambil inisiatif pembangunan jalan tol pantura antara Semarang dan Surabaya yang dewasa ini memang tidak direncanakan.

Keempat, melakukan penguatan BUMN yang strategis, antara lain PT PAL, PTDI, PINDAD untuk visi jangka panjangnya serta penguatan institusi seperti LAPAN yang dewasa ini mampu mengembangkan roket dengan biaya sangat minimal. Dengan itu semua, saya yakin APBN-P 2010 akan lebih mampu menjadi pendorong perekonomian maupun dalam penajaman prioritas pengembangan sektor produktif pemerintah. (Senin, 4/01 2010, oke zone.com)

Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo

The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda