Siapakah Majikan-Siapakah Karyawan?

Tris Susanti Dewi 14 May 2012

Siapakah Majikan-Siapakah Karyawan?

1. Pekerja:Bekerja Pada Orang Lain Dan Mendapat Upah
Seringkali terjadi salah kaprah seakan-akan yang disebut pekerja/buruh/karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service dan staf-staf administrasi dikantor-kantor. Sedangkan para manajer, kepala-kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja.
Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha atau pekerja. Unsur-unsur dalam pengertian pekerja itu adalah :
1. Bekerja pada orang lain
2. Dibawah perintah orang lain
3. Mendapat upah
Dengan demikian, siapapun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi akan mendapatkan upah, dia adalah karyawan/pekerja atau buruh.

2. Pengusaha:Mempekerjakan Orang Lain Dan Membayar Upah
Bukan hanya konsep pekerja yang seringkali salah kaprah, majikan atau pengusaha juga dimaknai secara sempit. Majikan seakan-akan hanya pemilik pabrik atau perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan pemilik yayasan, lembaga-lembaga social, individu, koperasi dan sebagainya yang mempekerjakan orang lain seringkali tidak digolongkan sebagai majikan. Padahal, peraturan ketenagakerjaan mengatakan pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan demikian, semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut ketentuan upah minimum, jaminan social tenaga kerja (jamsostek), dan hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja (PHK) dengan membayar kompensasi PHK bagi pekerja yang memenuhi syarat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang pisah.


3. Hubungan Kerja Harus Dengan Kesepakatan
Hubungan kerja antara pekerja dengan majikan sesungguhnya adalah hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam perjanjian kerja tersebut harus secara jelas mengatur jam dan waktu kerja, besarnya upah, upah lembur, perlindungan kesehatan dan sebagainya. Juga diatur tentang hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban pengusaha bila hubungan kerja berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak.

Persoalan yang paling sering muncul selain konflik menyangkut upah, juga masalah kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada beberapa komponen kompensasi PHK yaitu :
1. Uang pesangon
2. Uang penghargaan masa kerja
3. Uang penggantian hak
4. Uang pisah

Pemicu konflik tersebut ada yang disebabkan karena unsure kesengajaan pengusaha untuk menghindari tanggungjawab membayar kompensasi PHK. Tapi kadangkala juga disebabkan karena ketidaktahuan para pihak, baik pengusaha maupun pekerja yang di-PHK.

Sesungguhnya dalam peraturan ketenagakerjaan sudah diatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak manakala terjadi PHK. Jenis-jenis PHK apa saja yang harus diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan sebagainya serta jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha semua sudah diatur secara rinci. Tidak hanya itu, prosedur PHK serta syarat-syarat PHK pun sudah ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan.


The More You Share, The More You Earn

Share Artikelmu Tentang HR
Dapatkan Reward Ekslusif

Gratis sampai kapanpun

Rekomendasi Untuk Anda